Sentani, 23/11/2022_Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura, Jhon Wicklif Tegay, saat jumpa Pers di Horeg Cafe sentani 21/11/2022, mengklarifikasih Vidio yang sengaja diedarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan mendiskreditkan dirinya atas kalimat yang ia ucapkan saat memberikan materi pelatihan.
Menurutnya, Mungkin dalam memberikan pelatihan saat itu, ada bahasa yang keluar dari saya yang menyinggung, kami mohon maaf, sebenarnya kalimat itu bukan tujuan untuk itu sebenarnya, kalimat itu hanya disampaikan di saat pelatihan, memberikan pengajaran secara benar, tentang tahapan dan proses yang tidak boleh di pake, artinya suptansinya lebih kepada kerja sama, singkronisasi kerja sama mendorong suatu bentuk pembangunan dengan tahapan-tahapan yang logis sesuai prosedur pemerintah
Jhon Tegay juga mengharapkan kepada Kementerian yang bersangkutan supaya dalam memberikan penilaian desa wisata, seperti Kabupaten Jayapura, peserta harus menyerahkan administrasih, dan harus tersingkron dengan Pemerintah Daerah.
Tidak hanya main di media online, kemudian tiba-tiba ada penghargaan, Itu yang saya bilang, Saya minta supaya kriteria-kriteria seperti SK bupati untuk penetapan kampung wisata, Dan program-programnya itu lebih diutamakan, supaya keberlanjutannya ada jaminan untuk masyarakat.
Seperti Kharisma event Nusantara itu ada persyaratan yang bisa masuk di Kharisma Event Nusantara di tingkat nasional itu melakukan festival minimal 2 kali dilaksanakan, disana ada tahapan, ada prosedur administrasih.
Jadi saya minta untuk anugerah desa wisata juga, Kalau bisa harus ada persyaratan administrasi ( SK ) bupati yang menyatakan bahwa penetapan kampung wisata sudah ada. Kemudian sudah berjalan pembangunan kampung wisata di sana.
Kalau tidak pernah ada pembangunan kampung wisatanya itu harus digugurkan, ditolak tidak boleh jadi peserta. Ini saya sampaikan supaya Kementerian juga harus terbuka dari sisi kriteria, Kami Dinas ini punya semangat untuk membangun pariwisata di Kabupaten Jayapura, Kalau model seperti yang dilakukan oleh Kementrian seperti ini, sama saja tidak menunjang, Padahal pak menteri selalu semangat menyuarakan pembangunan pariwisata berbasis semangat Keberlanjutan.
Kalau model seperti begini hanya memberikan penghargaan terus hilang, ini tidak substansi, artinya tidak ada keberlanjutan, masyarakat tidak mendapatkan dampaknya
Jadi kami mohon supaya ada kriteria tambahan bagi Kabupaten yang menjadi peserta, ke depan harus masukkan penetapan Surat Keputusan bupati sebagai kampung wisata, Kemudian satu tahun sudah dibangun sebagai kampung wisata, dan Harus ada program atau kegiatan yang sudah dilakukan, baru bisa masuk dalam tahapan lain.
Kalau cuma menilai di Jakarta sana lewat gambar-gambar atau Vidio saja lalu datang kasih penghargaan itu sama saja menyusahkan masyarakat dikampung itu, Karena penghargaan itu tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, dan sebenarnya hal-hal itu yang kami ajarkan dalam pelatihan.
Disinggung soal bahasa yang diviralkan lewat Vidio yaitu kalimat “tipu-tipu bupati” ini pada prinsipnya hanya sebagai contoh saja dalam pelatihan, dengan melihat ada kampung wisata yang sebelumnya sudah ditetapkan melalui SK kepala Daerah, misalnya Kampung Tablanusu Distrik Depapre, ini yang jelas-jelas ada SK juga, kurang memberikan dampak positif bagi warga, hal seperti ini yang saya maksudkan dalam pelatihan bahwa, kita memulainya dari proses dan tahapan administrasih yang perlu sekali di lalui, sehingga ada dampaknya.
Nah, persoalannya hanya salah memahami apa yang saya sampaikan, maksud murni dari penyampaian saya itu, memberikan pengajaran bahwa, tidak hanya kita ikut anugerah desa wisata tanpa kita bangun kampung wisatanya, bicara “Kalimat” membangun kampung wisata yang saya maksudkan ini, masih harus diterjemahkan dalam berbagai bentuk, Potensinya, Infrastrukturnya, Manusianya, Dukungan Pembiayaannya, pihak pendukung lain, dan masih banyak hal yang penting sekali di persiapkan, tuturnya. PemanTik.id